dinkeskaltim.com

10 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN KALTIM == 1. Atasi pengangguran, karena di Kaltim jumlah angkatan kerja, dengan jumlah lapangan pekerjaan masih belum seimbang. == 2. Pembangunan infrastruktur perekonomian, terutama jalan, jembatan dan pelabuhan. Jalan trans Kalimantan perlu segera dituntaskan. Begitu pula pembangunan jalan kabupaten/kota. == 3. Pelaksanaan komitmen untuk mengalokasikan biaya pendidikan sebesar 20 persen (di luar gaji dan kesejahteraan guru), pencanangan wajib belajar 12 tahun serta pendidikan gratis. == 4 . Penanganan banjir yang melanda Kota Samarinda, Balikpapan, dan kota-kota lainnya, terutama sepanjang Daerah Aliran Sungai Mahakam. == 5. Pemberdayaan ekonomi rakyat semakin ditingkatkan, terutama memperhatikan pada sektor riil, sektor informal dan UKM. Begitu pula perlunya mengurangi keterbatasan akses permodalan. == 6. Peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kesejahteraan PNS / TNI dan Polri. == 7. Penyelesaian krisis energi, mengurangi ketimpangan antara ketersediaan tenaga listrik dengan kebutuhan tenaga listrik. == 8. Kemandirian/kecukupan pangan dalam rangka ketahanan pangan. == 9. Pembangunan kawasan wilayah perbatasan, kawasan pedalaman dan daerah terpencil. Satu hal yang perlu terobosan khusus, mengingat tingkat kemajuan yang dicapai pada saat ini relatif lambat. == 10. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan memperbaiki iklim investasi.

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT GENERIK

Senin, 08 Pebruari 2010
Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi (PBF) dalam menyalurkan Obat Generik kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya harus menggunakan Harga Neto Apotek (HNA) plus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai harga patokan tertinggi. Tetapi dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan obat generik, pabrik obat dan/atau PBF dapat menambahkan biaya distribusi maksimum sebesar 5% untuk Regional I-II, 10% untuk Regional III dan 20% untuk Regional IV. Daftar Harga Obat Generik Kepmenkes No.HK.03.01_MENKES_146_I_2010
Selengkapnya...

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau program jaminan pelayanan kesehatan secara gratis bagi penduduk miskin dan kurang mampu di Puskesmas maupun rumah sakit dilanjutkan. Bahkan kepesertaan Jamkesmas sebagai salah satu unggulan program 100 hari diperluas terhadap tiga kelompok sasaran baru yaitu orang miskin baru akibat tertimpa musibah bencana, orang miskin penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan di Rumah Tahanan (Rutan), orang-orang tua miskin yang tinggal di Panti Sosial, anak terlantar dan anak-anak yatim piatu yang tinggal di panti-panti asuhan.

Lebih dari 3 juta jiwa penduduk di dunia hidup di wilayah perkotaan. Di tahun 2007 untuk pertama kali dalam sejarah, laju pertambahan populasi penduduk hidup di perkotaan telah melampaui 50%, dan proporsi ini akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang. Diproyeksikan pada tahun 2030, 6 dari 10 orang akan menjadi penghuni daerah perkotaan dan akan meningkat menjadi 7 dari 10 orang di tahun 2050. Di Indonesia, tahun 2009, lebih dari 43 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan, dan menurut prediksi pada tahun 2025 lebih dari 60 persen populasi akan tinggal di pusat kota. Sebagai akibatnya, pemerintah kota menghadapi tantangan besar; keberhasilan menghadapi tantangan itu sangatlah penting bagi kelangsungan Indonesia, dan juga pertumbuhan ekonomi serta pengurangan kemiskinan. Di tahun 1999, dua dari lima kota di Indonesia termasuk miskin; dalam dekade berikutnya, urbanisasi akan membawa masyarakat menuju daerah kumuh di kota (tahun 1999, sumber World Bank 2002). Laju urbanisasi tidak terhindarkan lagi dan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita sekarang ini.

Kematian dan kesakitan ibu hamil, bersalin dan nifas masih merupakan masalah besar negara berkembang termasuk Indonesia. Di negara miskin, sekitar 25-50% kematian wanita usia subur disebabkan oleh masalah yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan, dan nifas. WHO memperkirakan diseluruh dunia setiap tahunnya lebih dari 585.000 meninggal saat hamil atau bersalin.

Untuk mencapai sasaran Millenium Development Goals (MDGs) yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup (KH) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 23 per 1.000 KH pada tahun 2015, perlu upaya percepatan yang lebih besar dan kerja keras karena kondisi saat ini, AKI 307 per 100.000 KH dan AKB 34 per 1.000 KH.

Obat merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Sebagian besar intervensi medik menggunakan obat, oleh karena itu akses masyarakat terhadap obat harus diperluas mencakup ketersediaan jenis maupun jumlahnya. Selain itu, perlu diperhatikan pula jaminan terhadap keamanan, khasiat, dan mutu obat serta penyebaran yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk menggalakkan kembali penggunaan obat generik di sarana pelayanan kesehatan utamanya milik Pemerintah, dilakukan langkah-langkah strategis.

PERMENKES NO: HK.02.02/MENKES/068/2010 tentang : Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Dalam rangka Implemntasi Pelaporan Narkotika & psikotropika di kabupaten/kota,maka diadakan pertemuan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dalam Impelementasi Sistem Pelaporan Narkotika & Psiktropika (SIPNAP) dalam bentuk software yang diadakan di Provinsi Kalimantan dari tanggal 9 sd/11 Desember 2009 bertempat di Hotel Grand Sawit Samarinda yang dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan yang wakilkan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya menyatakan

	Hari Ini	153
	Kemarin	376
	Minggu Ini	857
	Bulan Ini	2971
	Keseluruhan	144399